Sudutindonesia.info, SAMARINDA – Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kalimantan Timur (Kaltim) sukses menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwi) I dan Pelantikan masa kerja 2025-2030, pada Minggu (16/2/2025) pukul 14.00 Wita. Nirmala Sari menahkodai Ketua BM PAN Kaltim didampingi Sekretaris Umum, Muhammad Rendi Rifaldy dan Bendahara Umum, Reza Jakaria R. Dihelat di lantai 17 Ballroom…
Sudutindonesia.info, SAMARINDA – Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, dan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Kaltim 2025, perlu dilakukan secara cermat dan hati – hati. Khusus untuk memangkas Sekretariat DPRD Kaltim termasuk yang harus menggunakan prinsip…
Sudutindonesia.info, KUKAR – Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menjalankan tugasnya dengan profesional, khususnya pada persoalan sidang sengketa Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara, nomor urut 03 Alif Turiadi usai perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di kantor DPC Gerindra, Tenggarong pada Senin (10/2/2025). Ia mengungkapkan bahwa semua pihak tinggal menunggu…
Sudutindonesia.info, SAMARINDA – Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul, S.I.P, M.Si, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Wilayah dan Rakor Pengamanan dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan ke Kota Samarinda Kaltim. Kegiatan Rakor dilaksanakan di bertempat di ruang rapat Mangkupalas Lantai 2 Kabtor Balai Kota Samarinda, Jl. Balai…
Sudutindonesia.info, KUKAR – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar syukuran yang meriah di kantor DPC Gerindra pada Senin, (10/2/2025). Acara tersebut diwarnai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan harapan untuk masa depan partai yang di komandoi oleh Presiden…
Sudutindonesia.info, SAMARINDA : Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) JMSI Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kota Balikpapan akan menggelar Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di masing-masing daerah. Ketua JMSI Kalimantan Timur, Mohammad Sukri mengatakan UKW akan dilaksanakan dalam tiga…
Sudutindonesia.info, Balikpapan – Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Balikpapan melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul). Pertemuan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai peran strategis sektor hulu migas, khususnya…
Sudutindonesia.info, Tenggarong- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, dalam sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024. Putusan ini menutup peluang bagi pasangan tersebut untuk mengajukan gugatan lebih lanjut terkait hasil Pilgub Kaltim. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang…
Sudutindonesia.info, BONTANG – Dewan Pengurus Daerah (PDP) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur memberi mandat pada Ariston Rajab pimpinan inspirasa.co untuk membentuk kepengurusan JMSI Kota Bontang. Hal itu tertuang dalam surat mandat nomor 23.170/Mandat/JMSI-KT/II/2025 yang ditandatangani Ketua JMSI Kaltim, Muhammad Sukri dan Sekertaris Emmi Hariyanti. “Iya, Alhamdulillah. Mandat sudah diterima, selanjutnya kita akan secepatnya melakukan…
Catatan Rizal Effendi GEDUNG Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa hari lagi bakal seru dan panas. Pasti ada petugas dan panser ikut menjaga. Soalnya tiga tim panel hakim MK akan membacakan putusannya pada 4 dan 5 Februari ini berkaitan dengan nasib 310 gugatan perkara Pilkada Serentak 2024, yang resminya disebut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah…
