Pemkab Kukar Genjot Transformasi Keuangan Usai Raih WTP Ketujuh
Sudutindonesia.info, Kukar – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menjadi pijakan untuk mendorong transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar Edi Damansyah di Auditorium Nusantara, Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025).
Bupati Edi menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar pengulangan keberhasilan masa lalu, melainkan momentum untuk mempercepat reformasi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan berbasis teknologi.
“Predikat WTP ketujuh ini adalah dorongan kuat bagi seluruh jajaran Pemkab Kukar agar terus berbenah. Target kami, pengelolaan keuangan daerah ke depan harus semakin modern, transparan, dan akuntabel,” ujar Edi.
Menurutnya, Pemkab Kukar telah merancang sejumlah langkah strategis guna mendorong percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah.
“Kami sudah memulai pengembangan aplikasi terintegrasi yang nantinya akan memudahkan pengawasan anggaran oleh masyarakat, sekaligus mempercepat proses pengelolaan APBD,” tambahnya.
Di sisi lain, Bupati Edi juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi SDM sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
“Kualitas pengelolaan keuangan tak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas SDM. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur menjadi prioritas,” tegasnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Kukar yang berhasil mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut.
“Namun tantangan ke depan semakin besar. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas, agar pengelolaan keuangan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Edi memastikan bahwa seluruh jajaran Pemkab Kukar akan segera menindaklanjuti catatan BPK secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin puas hanya dengan pencapaian ini. Yang terpenting adalah bagaimana APBD bisa dikelola dengan lebih efektif, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik,” tegas Edi.
Pemkab Kukar juga berencana melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengawasan anggaran melalui forum-forum konsultasi publik dan keterbukaan data.
“Partisipasi publik adalah kunci keberhasilan reformasi tata kelola keuangan daerah. Kami ingin masyarakat ikut terlibat, bukan hanya sebagai penonton,” ujar Edi.
Dengan capaian WTP ketujuh ini, Pemkab Kukar semakin optimistis untuk melangkah ke arah tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Edi.(ADV/ARI)
