Sinergi Dispar Kukar Fasilitasi Lahan di Museum Kayu untuk Edukasi Budaya Pembangunan Rumah Adat Kutai
Sudutindonesia.info, KUKAR – Rencana pembangunan rumah adat di kawasan Museum Kayu Tenggarong akhirnya bisa kembali dilanjutkan.
Kepastian ini diperoleh setelah adanya kejelasan status lahan yang sempat menjadi kendala antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar.
Lahan museum sebelumnya tercatat dalam pengelolaan Dispar, meskipun fungsi utama kawasan tersebut lebih erat dengan aktivitas pelestarian budaya yang kini menjadi ranah Disdikbud. Situasi tersebut sempat membuat pengembangan fisik museum terhambat.
Namun kini, Dispar Kukar memastikan telah memberi izin pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan publik.
Plt Kepala Dispar Kukar, Arianto, menegaskan tidak ada masalah selama penggunaan aset dilakukan sesuai aturan dan untuk kepentingan edukasi masyarakat.
“Kita sudah sepakat, aset itu memang tercatat sementara di Dinas Pariwisata. Sepanjang dipakai untuk pengembangan museum kayu dan bermanfaat bagi masyarakat, silakan digunakan,” terang Arianto saat dikonfirmasi media ini, pada Rabu (9/7/2025).
Pembangunan rumah adat yang dirancang Disdikbud Kukar menjadi bagian penting dari perluasan fungsi museum. Tidak sekadar menambah koleksi fisik, kehadiran rumah adat akan menjadi wahana belajar tentang arsitektur tradisional dan nilai-nilai kultural masyarakat Kutai.
Proyek ini sempat tertahan karena ketidaksesuaian administratif akibat perubahan struktur organisasi beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, urusan kebudayaan masih satu atap bersama kepariwisataan. Namun setelah pemisahan kelembagaan, sejumlah aset belum beralih sepenuhnya.
“Jadi memang ada aset-aset yang dulunya tercatat di Dispar, sekarang harus diurus Disdikbud,” tambah Arianto.
Area Museum Kayu yang berada di kawasan Waduk Panji merupakan salah satu contoh aset yang terpengaruh perubahan kelembagaan tersebut. Namun karena urgensinya sebagai pusat edukasi budaya, dukungan penuh akhirnya diberikan.
Dispar Kukar memastikan tidak akan menghambat program pelestarian yang digagas Disdikbud, selama pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan.
“Saya persilakan digunakan, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Arianto.(Adv/Dispar Kukar)
