119 Pejabat Dimutasi, Bupati Kukar Kirim Pesan Keras: Jangan Anti Media, Jangan Tunggu Perintah
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara – Di tengah warga yang menikmati sore dan bersantai, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) justru menggelar prosesi resmi: pelantikan, mutasi, dan rotasi 119 pejabat pengawas (eselon IV) di Taman Tanjong, Rabu sore (29/4/2026). Kegiatan di ruang terbuka tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transparansi kepada publik.
Pelantikan di ruang terbuka itu bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin membongkar sekat antara birokrasi dan publik. Tak ada lagi kesan proses internal yang tertutup, masyarakat bisa melihat langsung bagaimana pejabat dilantik, dipindah, hingga dirotasi.
Momentum ini turut menjadi panggung pesan tegas dari Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: birokrasi harus terbuka, adaptif, dan berhenti bekerja dengan pola lama.
“Ini bagian dari komitmen keterbukaan. Kita ingin masyarakat tahu apa yang kita kerjakan,” tegas Aulia.
Namun, pesan yang disampaikan tak berhenti pada transparansi. Di hadapan ratusan pejabat yang baru dilantik, Aulia menekankan bahwa mutasi ini adalah langkah penyegaran yang harus berujung pada perubahan nyata, bukan sekadar perpindahan jabatan.
Ia mengingatkan, jabatan pengawas adalah “mesin tengah” birokrasi posisi strategis, yang menentukan apakah kebijakan berjalan atau justru mandek di lapangan.
“Harapannya jelas, kinerja harus lebih optimal, iklim organisasi lebih sehat, dan pelayanan ke masyarakat meningkat,” ujarnya.
Yang menarik, Aulia juga menyoroti satu hal yang jarang diangkat secara terbuka dalam forum resmi, hubungan pejabat dengan media. Dengan nada tegas, ia meminta seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Kukar untuk tidak bersikap tertutup, apalagi alergi terhadap jurnalis.
“Media itu mitra, bukan ancaman. Mereka yang membantu menyampaikan kerja-kerja kita ke publik,” katanya.
Pesan ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap budaya birokrasi yang masih kerap defensif terhadap sorotan publik. Tak hanya itu, dorongan lain yang mengemuka adalah soal inovasi. Aulia menegaskan, pejabat tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi.
“Jangan tunggu disuruh baru bergerak. Inovasi itu harus lahir dari inisiatif,” tegasnya.
Dorongan inovasi ini bukan tanpa target. Pemerintah Kabupaten Kukar tengah membidik untuk kembali masuk dalam jajaran penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA), setelah sebelumnya sempat absen.
Dengan jumlah pejabat yang cukup besar sekitar 119 orang mutasi ini, menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Kukar dalam merapikan mesin birokrasi. Namun lebih dari itu, pesan yang disampaikan di ruang terbuka sore itu jelas: perubahan tidak cukup di atas kertas.
Mutasi ini diharapkan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sehingga melahirkan birokrasi yang lebih terbuka, inovatif, dan responsif di Kutai Kartanegara.(Usi)
