Anggaran Rujab Kaltim Disorot, Pemprov Bongkar Rinciannya: Dari Renovasi Rp25 M hingga Laundry Rp450 Juta
Sudutindonesia.info, Samarinda – Sorotan tajam publik terhadap anggaran besar di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari renovasi yang tembus Rp25 miliar hingga belanja laundry Rp450 juta, akhirnya dijawab terbuka oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam Jumpa Pers di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Selasa (5/5/2026).
Pemprov menegaskan, angka-angka tersebut bukan berdiri sendiri apalagi untuk kebutuhan pribadi, melainkan bagian dari rangkaian belanja operasional dan paket kegiatan fasilitas pemerintahan yang selama ini dipersepsikan secara parsial.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menegaskan, sejumlah informasi yang beredar perlu diluruskan karena banyak bersumber dari data rencana, bukan realisasi anggaran.
“Di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), itu sifatnya masih rencana. Bisa berubah saat pelaksanaan, termasuk nilainya,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran renovasi Rp25 miliar yang sempat dianggap hanya untuk rumah jabatan gubernur. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, meluruskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi puluhan paket kegiatan.
“Totalnya terdiri dari 57 paket, lalu disesuaikan menjadi 55 paket. Jadi bukan satu bangunan saja,” jelas Astri.
Ia merinci, hanya sekitar Rp3,49 miliar yang dialokasikan langsung untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Sisanya digunakan untuk perbaikan berbagai fasilitas lain seperti ruang kerja gubernur dan wakil gubernur, guest house, pagar, instalasi listrik, hingga sarana pendukung lainnya.
Menurutnya, perbaikan itu didasari kondisi fasilitas yang sudah tidak layak, mulai dari atap bocor, instalasi listrik rusak, hingga sistem air yang tidak berfungsi.
“Bahkan sempat terjadi genangan di beberapa bagian bangunan akibat cuaca ekstrem. Jadi ini kebutuhan mendesak, bukan pemborosan,” tegasnya.
Selain renovasi, perhatian publik juga tertuju pada anggaran laundry yang mencapai sekitar Rp450 juta per tahun. Astri menegaskan, istilah “laundry” dalam dokumen anggaran tidak hanya merujuk pada pakaian pribadi kepala daerah.
“Ini mencakup karpet, gorden, sprei, bed cover, sarung kursi, hingga perlengkapan musala. Jadi jangan disempitkan hanya baju,” ujarnya.
Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional enam fasilitas utama, di antaranya kompleks rujab, Pendopo Lamin Etam, Gedung Olah Bebaya, musala, hingga guest house yang hampir setiap hari digunakan.
Meningkatnya kebutuhan itu, kata dia, dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang mengalihkan kegiatan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah.
“Sekarang hampir semua kegiatan digelar di aset pemprov. Otomatis beban kebersihan meningkat,” katanya.
Hingga Mei 2026, realisasi anggaran laundry bahkan telah mendekati 50 persen, seiring padatnya agenda pemerintahan sejak awal tahun.
Di sisi lain, isu pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta juga ikut diklarifikasi. Faisal menyebut angka tersebut merupakan rencana untuk dua unit, dengan harga riil sekitar Rp47 juta per unit.
Ia menegaskan, seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme sesuai aturan dan diawasi oleh Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua tahapan diawasi. Mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban,” katanya.
Pemprov juga merespons kritik publik dengan rencana mengalihkan pemanfaatan beberapa fasilitas, termasuk kursi pijat, ke Hotel Atlet yang kini telah dikomersialkan sebagai Hotel Claro Pandurata.
Meski telah memberikan penjelasan, Pemprov Kaltim mengakui adanya kelemahan dalam penyajian informasi anggaran yang memicu salah tafsir di masyarakat.
“Ke depan akan kami perjelas klasifikasi dan deskripsinya agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” ujar Astri.
Di tengah sorotan publik yang terus menguat, Pemprov menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, sembari memastikan seluruh anggaran digunakan untuk menunjang pelayanan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi.(Usi)
