DPRD Kukar Diguncang Aksi Tiga Ormas, Saling Dorong Warnai Kericuhan, Ketua Diminta Mundur
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara – Ratusan massa dari tiga aliansi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yakni Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Bubuhan Kayuh Baimbai, menyambangi Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (4/5/2026). Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas pengamanan.
Upaya meredam ketegangan dilakukan dengan membuka ruang dialog. Sejumlah pimpinan DPRD turun tangan dan mengarahkan perwakilan massa, untuk menyampaikan aspirasi melalui forum resmi.
Namun, dinamika di dalam gedung tak serta-merta mereda. Saat forum hendak dimulai, suasana kembali memanas. Adu argumen yang belum sempat masuk ke substansi tuntutan justru memicu ketegangan baru, hingga pimpinan DPRD kukar, Ahmad Yani harus diamankan keluar ruangan guna mencegah situasi semakin meluas.
Meski sempat tersendat, jalannya audiensi akhirnya tetap diteruskan dalam kondisi lebih terkendali. Perwakilan aliansi secara bergiliran menyampaikan poin-poin keberatan mereka, sebelum ditutup dengan pembacaan tuntutan resmi dan pengesahan hasil pertemuan dalam bentuk notulen bersama.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, memastikan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami menerima apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan. Semua masukan ini akan kami teruskan dan tindak lanjuti kepada pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi. Ia menilai dinamika tersebut telah melukai perasaan sebagian masyarakat.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kutai Kartanegara. Apa yang terjadi hari ini menjadi evaluasi bagi kami, dan akan kami sampaikan ke DPP untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Aliansi Tiga Ormas Daerah, Hebby Nurlan Arafat, menegaskan aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan dan sikap Ketua DPRD Kukar yang dinilai menimbulkan polemik.
“Kami menilai ada pernyataan dan kebijakan yang tidak tepat, termasuk memfasilitasi organisasi luar yang tidak terdaftar di daerah. Itu memicu konflik dan keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, tuntutan utama yang disuarakan aliansi adalah desakan agar Ketua DPRD Kukar mundur dari jabatannya.
“Harapan kami jelas, ada perubahan. Siapapun yang memimpin ke depan harus berpihak pada masyarakat lokal serta menghormati adat dan budaya Kutai,” tambahnya.
Kericuhan yang sempat terjadi dalam aksi tersebut menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi di DPRD Kukar. Di tengah berbagai tuntutan yang disampaikan, publik kini menunggu tindak lanjut dan sikap resmi DPRD Kukar terhadap seluruh aspirasi yang telah diterima.(Usi)
