Syahariah Mas’ud Minta Percepatan, Proyek Sekolah di Kaltim Banyak yang Belum Tuntas
Sudutindonesia.info, Samarinda – Kondisi memprihatinkan sejumlah sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali terungkap. Di tengah besarnya anggaran pembangunan pendidikan, masih ditemukan proyek sekolah yang mangkrak, putus kontrak, hingga bangunan baru yang sudah mengalami keretakan.
Temuan itu mencuat setelah Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim melakukan uji petik lapangan di beberapa daerah, mulai dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Timur (Kutim), hingga Mahakam Ulu.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan yang bermasalah agar tidak kembali terulang dari tahun ke tahun.
Menurutnya, sorotan terhadap proyek sekolah tersebut muncul setelah tim Pansus LKPJ DPRD Kaltim turun langsung melakukan pengecekan lapangan di sejumlah wilayah. Dari hasil peninjauan itu, ditemukan beberapa proyek pembangunan sekolah yang belum juga rampung meski anggarannya telah dialokasikan sejak 2025.
“Karena itu dapil saya memang saya prioritaskan yang kemarin ada tiga item itu masuk dalam agenda LKPJ gubernur,” ujar Syahariah usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Salah satu proyek yang menjadi sorotan ialah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, progres pembangunan sekolah tersebut dinilai jauh dari target.
“Harusnya 2026 itu sudah selesai. Tapi sampai sekarang ternyata baru kerangkanya saja yang berdiri,” katanya.
Menurut Syahariah, proyek tersebut akhirnya mengalami putus kontrak karena kontraktor dinilai tidak mampu menuntaskan pekerjaan. Faktor medan serta keterbatasan anggaran disebut menjadi penyebab utama.
“Ternyata putus kontrak sama kontraktor. Alasannya pertama medannya tidak mampu mereka kerjakan. Kedua, karena anggarannya tidak cukup,” ungkapnya.
Akibat pembangunan yang belum rampung, para siswa masih menjalani kegiatan belajar mengajar di bangunan sementara dengan kondisi yang jauh dari layak. Beberapa ruangan bahkan mengalami kebocoran saat hujan turun.
“Kalau hujan kadang dikosongkan karena bocor. Ruangan kepala sekolah saja bocor-bocor, kasihan banget dan menyedihkan,” tuturnya.
Tak hanya di Paser, Pansus LKPJ juga menemukan sejumlah persoalan lain di berbagai daerah. Di SMKN 1 Penajam Paser Utara, pembangunan ruang praktik dan renovasi ruang kelas belum selesai sehingga kontraknya diputus.
Sementara itu, pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong senilai Rp25,2 miliar juga masih terkendala persoalan administrasi hibah lahan, meski sertifikat tanah sekolah telah terbit.
Di Balikpapan, SMK 7 diketahui belum memiliki fasilitas bangku belajar yang memadai sehingga masih meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah tersebut juga kerap terendam air laut pasang.
Sedangkan di Kutai Timur, Pansus menemukan keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah dinyatakan selesai.
Syahariah menyebut kondisi itu tidak boleh terus berulang setiap tahun. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim lebih selektif dalam menentukan kontraktor pelaksana proyek pendidikan.
“Saya minta kontraktor itu harus ada persyaratannya. Jangan asal menerima pekerjaan, setelah itu ditinggalkan begitu saja yang jadi korban anak-anak kita,” tegasnya.
Berdasarkan hasil uji petik Pansus LKPJ, Disdikbud Kaltim tercatat memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024 dan kembali bertambah menjadi delapan kegiatan pada 2025.
Komisi IV DPRD Kaltim pun dijadwalkan kembali turun ke lapangan pada pekan ini, untuk mengecek langsung kondisi sekolah-sekolah yang bermasalah di berbagai kabupaten dan kota.
“Rabu ini kami turun lagi ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah yang bermasalah,” ujarnya.
Ia memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan di daerah pemilihannya, tetapi juga mencakup seluruh wilayah Kaltim, termasuk Mahakam Ulu yang disebut masih memiliki banyak persoalan fasilitas pendidikan.
“Saya tidak hanya bicara dapil saya, di Mahulu juga sangat memprihatinkan. Saya akan turun cek sekolah-sekolah di sana,” katanya.
Syahariah berharap proyek-proyek pendidikan yang mangkrak bisa menjadi prioritas dalam anggaran perubahan agar segera dilanjutkan dan dapat digunakan oleh para siswa.(Nita)
