Gratispol Jadi Harapan Pendidikan Kaltim, DPRD Tekankan Ketepatan Sasaran dan Keberlanjutan
Sudutindonesia.info, Samarinda – Program pendidikan gratis atau Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendapat perhatian publik. Di tengah besarnya kebutuhan anggaran daerah, DPRD Kaltim mengusulkan agar pelaksanaan program tersebut diprioritaskan pada sektor pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud menilai kebijakan Gratispol merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi karena memberi akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat.
Namun menurutnya, pelaksanaan program tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar keberlanjutannya tetap terjaga dan tidak mengganggu program pembangunan lain.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, secara aturan kewenangan, pemerintah provinsi memang bertanggung jawab terhadap pendidikan menengah seperti SMA dan SMK. Sementara pendidikan tinggi mulai jenjang S1 hingga S3 menjadi ranah pemerintah pusat.
Meski begitu, Syahariah tetap memberikan apresiasi terhadap langkah Rudy Mas’ud yang mendorong hadirnya pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan dan menekan angka kemiskinan di daerah.
“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi tekanan cukup besar. Dalam proyeksi awal, kapasitas APBD Kaltim diperkirakan mencapai sekitar Rp24 triliun, namun dalam pelaksanaannya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Penurunan kapasitas fiskal tersebut dinilai berpengaruh terhadap ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program strategis, termasuk Gratispol.
Berdasarkan laporan LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan telah mencapai Rp288,5 miliar yang disalurkan kepada 63.603 mahasiswa.
Sementara untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menjadi penerima manfaat program dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk pembiayaan beasiswa pendidikan tinggi.
Tak hanya di perguruan tinggi, program Gratispol juga dijalankan pada sektor pendidikan menengah melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA/SMK/SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Pemprov Kaltim juga telah menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung ke pihak kampus.
Meski capaian program dinilai cukup besar, Syahariah meminta pelaksanaannya tetap dilakukan secara selektif dan tepat sasaran agar tidak membebani kondisi keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” tegasnya.
Ia menilai prioritas bantuan pendidikan sebaiknya difokuskan kepada pendidikan menengah dan masyarakat kurang mampu yang memang membutuhkan dukungan pemerintah.
Selain persoalan anggaran, Syahariah juga menanggapi berbagai kritik mahasiswa terkait pelaksanaan Gratispol. Ia berharap seluruh aspirasi dapat disampaikan melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Apabila terdapat hal yang belum sesuai, mari disampaikan melalui dialog yang sehat. Saya berharap mahasiswa tetap menghargai upaya pemerintah,” pungkasnya.(Nita)
