Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas, Sekda Kukar Apresiasi Deklarasi SPR
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam membangun sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai pilar ekonomi daerah. Komitmen tersebut terlihat dari dukungan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, terhadap peluncuran Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR), yang digelar pada Kamis (17/7/2025) di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara, Jalan Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Sunggono mengapresiasi inisiatif Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (KBBI), yang telah memprakarsai pelaksanaan SPR, sebagai wadah penguatan sumber daya manusia serta penciptaan ekosistem usaha rakyat yang tangguh dan berdaya saing.
“Ini adalah langkah nyata dalam mendukung pembangunan pertanian secara menyeluruh di Kukar. Kami sangat mengapresiasi semangat Yayasan KBBI dalam mengembangkan kapasitas masyarakat,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Kukar dan Yayasan KBBI. Program SPR, sejalan dengan arah kebijakan daerah yang tengah mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan.
SPR akan berlangsung selama enam bulan dan diikuti oleh 27 peserta terpilih dari berbagai latar belakang. Para peserta tersebut telah melewati proses seleksi serta musyawarah bersama, sehingga diharapkan mampu menyerap ilmu secara optimal.
“Saudara-saudara adalah yang terbaik. Ikuti setiap tahapan pembelajaran dengan sungguh-sungguh agar bisa membangun usaha rakyat yang profesional dan berkelanjutan,” pesannya.
Sunggono juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat daerah, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mendampingi proses pelaksanaan SPR mulai dari pendampingan hingga evaluasi secara berkala.
Ia berharap program ini dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik, terutama dalam hal pembangunan SDM, kemandirian ekonomi lokal, dan tata kelola desa berbasis kolaborasi.
“Semoga langkah yang kita ambil hari ini membawa keberkahan dan manfaat besar bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (ADV/Anita R)
