Tanpa Pamrih, Tanpa Imbalan: Mendagri Dorong Pemda Perkuat Damkarmatan, Ikon Layanan Publik Paling Dipercaya Warga

Sudutindonesia.info, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk memperkuat peran dan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), menyusul tingginya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap institusi tersebut.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat yang berlangsung Kamis (11/12/2025), pada saat membacakan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Damkar se-Indonesia, menyusul capaian Damkarmatan yang dinilai berhasil menjadi simbol pelayanan publik yang bersih, cepat, dan tanpa pamrih.
Mendagri memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Damkarmatan di seluruh Indonesia yang dinilainya mampu menjaga integritas dalam bertugas. Menurut Tito, sikap petugas Damkarmatan yang bekerja tanpa meminta imbalan apa pun telah menempatkan institusi ini sebagai salah satu lembaga publik yang paling dicintai masyarakat.
“Damkarmatan dikenal bekerja tanpa pamrih, tidak minta uang. Inilah yang membuat masyarakat sangat menyukai Damkar,” ujar Tito.
Ia menegaskan, keberhasilan Damkarmatan tidak hanya diukur dari kemampuannya memadamkan kebakaran, tetapi juga dari kesiapsiagaan dan keikhlasan petugas dalam membantu masyarakat pada berbagai situasi darurat. Citra positif tersebut, kata Tito, terbentuk dari konsistensi pelayanan yang cepat, responsif, dan hadir saat masyarakat membutuhkan.
Tingginya kepercayaan publik terhadap Damkarmatan tercermin dari hasil berbagai survei kepuasan masyarakat. Tito mengungkapkan, rata-rata tingkat kepuasan terhadap layanan Damkar secara nasional mencapai 90 persen. Bahkan, di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terus meningkatkan kualitas layanannya, tingkat kepuasan masyarakat tercatat hingga 97 persen.
“Indeks rata-rata kepuasan berada di angka 90 persen. Angka setinggi ini sangat langka untuk lembaga publik mana pun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa tugas Damkarmatan saat ini jauh lebih luas dibandingkan persepsi umum masyarakat. Aktivitas penyelamatan justru mendominasi pekerjaan harian petugas Damkarmatan dibandingkan pemadaman kebakaran.
Berdasarkan data tahun 2024, jumlah kejadian kebakaran tercatat sebanyak 20.427 kasus. Sementara itu, kegiatan penyelamatan mencapai 56.423 kasus, lebih dari dua kali lipat jumlah kebakaran. Penyelamatan tersebut mencakup berbagai kondisi darurat, mulai dari evakuasi korban banjir, penyelamatan orang terjebak di bangunan, hingga penanganan hewan yang berada dalam situasi berbahaya.
Sebagai pembina Damkarmatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Mendagri menekankan pentingnya keberlanjutan peningkatan kualitas layanan. Ia meminta Pemda memastikan ketersediaan jumlah personel yang memadai, meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat dukungan sarana, prasarana, dan kelembagaan Damkarmatan.
Menurut Tito, reputasi Damkarmatan tidak bisa dipisahkan dari citra pemerintah daerah. Kinerja Damkar yang baik, katanya, menjadi cerminan langsung kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.
“Karena itu saya minta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, memberi perhatian khusus kepada Damkarmatan, mulai dari jumlah personel hingga kualitasnya agar terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan Damkarmatan tidak hanya berdampak pada peningkatan keselamatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar dalam membangun citra positif pemerintah daerah yang dipercaya dan disukai warganya.
Di akhir pernyataannya, Mendagri berharap Damkarmatan terus menjadi teladan bagi lembaga publik lainnya dalam memberikan pelayanan yang berintegritas, sigap, dan tanpa pamrih.
“Reputasi Damkarmatan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ini bukan hanya kebanggaan Damkar, tetapi juga kebanggaan pemerintah daerah dan bangsa,” pungkas Tito.
Pernyataan tersebut menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat Damkarmatan sebagai pilar utama pelayanan publik dan perlindungan masyarakat di daerah.(Anita R)

