Mahasiswa Unikarta Protes Skema Beasiswa Kukar Idaman, Aksi Panas Warnai Halaman Kantor Bupati
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara – Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa memadati halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) di Jalan Robert Wolter Mongisidi, Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kamis (14/8/2025) pagi. Mereka menuntut pencairan penuh Beasiswa Kukar Idaman 2025 serta transparansi pengelolaan program tersebut.
Aksi yang diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa seperti GMNI, PMII, HMI, BEM Unikarta, dan perwakilan mahasiswa lainnya itu berlangsung panas. Massa membawa spanduk bertuliskan kritik tajam, di antaranya “Pemerintah Mementingkan Konser daripada Pendidikan” dan “Pendidikan Kukar Dianak Tirikan”.
Suasana memanas saat mahasiswa membakar ban bekas, memunculkan asap hitam pekat. Aksi ini sempat memicu dorong-mendorong dengan aparat, sebelum akhirnya situasi kembali terkendali berkat pengamanan 20 personel Polres Kukar, 25 Satpol PP, dan tiga anggota Unit Inteldim 0906.
Koordinator lapangan, Zulkarnain, mengecam kebijakan pencairan beasiswa yang hanya memberikan Rp1,6 juta pada tahap pertama untuk mahasiswa S1, jauh di bawah nominal sebelumnya yang langsung dibayarkan penuh Rp5 juta.
“UKT kampus saat ini rata-rata di atas Rp2 juta. Kebijakan ini bisa membuat mahasiswa batal kuliah. Jika dalam satu minggu tidak ada kejelasan, kami akan kembali dengan massa lebih besar,” tegasnya.
Selain menolak pemangkasan, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni menambah kuota penerima, transparansi program, memangkas anggaran hiburan untuk dialihkan ke pendidikan, mencopot Kabag Kesra, serta mempercepat realisasi seragam sekolah TK–SMP tanpa pungutan pajak.
Menanggapi protes tersebut, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, membantah adanya pemangkasan anggaran. Ia menjelaskan bahwa lonjakan pendaftar tahun ini mencapai rekor tertinggi, lebih dari 9.000 orang, dengan 4.500 mahasiswa dinyatakan lolos verifikasi.
“Anggaran murni 2025 sebesar Rp8 miliar memang belum cukup, sehingga pencairan dibagi dua tahap, Rp1,6 juta di awal, sisanya Rp3,4 juta setelah APBD Perubahan disahkan. Nilainya tetap sama seperti tahun lalu,” ujarnya.
Rendi menambahkan, kekurangan anggaran sebesar Rp12,5 miliar akan ditutup pada perubahan anggaran daerah, dan seluruh penerima akan mendapatkan hak penuh. Meski begitu, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga semua tuntutan terpenuhi.(Anita R)
