Gubernur dan Pers di Kaltim
Catatan Rizal Effendi
Sudutindonesia.info, SAYA datang ke Hotel Grand Cokro Balikpapan, hari Rabu (20/5). Di sana ada hajatan dari organisasi media. PengukuhanPengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim 2025-2029 sekaligus dirangkai dialog media bertajuk “Media Berkelanjutan: Membangun Ekosistem Pers yang Profesionaldan Independen di Kalimantan Timur.”
Pengurus SPS yang dilantik diketuai Ajid Kurniawan, S.Hut, MT dengan Sekretaris Devy Alamsyah dan BendaharaSupriyono, SE. Ajid sekarang ini Direktur Balikpapan Pos, anakperusahaan dari Kaltim Post Group. Induknya adalah Jawa Pos Group.
Apa itu SPS? Dulu SPS itu adalah Serikat Penerbit Surat Kabar. Organisasi yang menghimpun semua perusahaan surat kabar.Tapi sekarang SPS juga menjadi wadah berbagai media. Selain media cetak, juga media online hingga berbagai platform digital lainnya.
SPS merupakan organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia.Didirikan di Yogyakarta, 8 Juni 1946. Ketuanya dari tokoh pers terkenal. Mulai HM Sumanang, Jakob Utama (Kompas), Dahlan Iskan (Jawa Pos) sampai Alwi Hamu (Fajar Makassar).
Dulu SPS mitranya hanya satu di organisasi wartawan yaituPersatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sekarang sudah banyak. Selain PWI ada AJI, IJTI dan SWI. Ada juga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Ketua Umum SPS Pusat (2023-2027) Januar P Ruswitalangsung datang dari Jakarta. Dia yang melantik Ajid bersamapengurus lainnya. “Selamat bekerja dan berjuang, karenaindustri media konvensional seperti surat kabar, radio, televisidan majalah tengah mengalami disrupsi berat,” katanya serius.
Lebih jauh Januar mengungkapkan, saat ini banyak perusahaanmedia yang tidak mampu bertahan hingga harus menghentikanoperasional dan melakukan pemutusan hubungan kerja. “Namunmedia anggota SPS tetap berkomitmen menghadirkan karyajurnalistik yang berkualitas dan bertanggungjawab,” katanyaoptimistis.
Anggota SPS di seluruh Indonesia tercatat 504 tersebar di 30 provinsi. Khusus di Kaltim ada 27 perusahaan media, yang menjadi anggota SPS.
Ajid bersama pengurus lainnya menyatakan siap bekerja untukmenjaga kelangsungan perusahaan pers di Kaltim. “Walaupunberat situasinya kita harus tetap optimis, media di daerah iniharus tetap hidup dan berkarya,” katanya bersemangat.
BANYAK MUDARATNYA
Dialog media yang digelar SPS Kaltim dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang II Siti Farisyah Yana. Gubernur Rudy Mas’ud tidak datang. Tapi sebelumnya dia sempat menerima audiensiAjid dan pengurus lainnya di ruang kerjanya.
Gubernur sempat mengeluh berkaitan menjamurnya informasi di media sosial yang dinilai mengabaikan akurasi demi mengejarviralitas. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memicu dampaknegatif di masyarakat.
“Media sosial saat ini lebih banyak menghasilkan informasiberbasis destruktif ketimbang konstruktif. Akibatnya lebihbanyak menebar mudaratnya ketimbang kebermanfaatannyabagi masyarakat,” tambahnya.
Lalu dia meminta kepada insan pers, khususnya media arusutama tetap menjalankan fungsi kontrol sosial denganberpegangan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sehingga produkberita yang dihasilkan tetap objektif, faktual dan berintegritas.
Belakangan ini Gubernur Rudy Mas’ud memang banyakmendapat serangan dari media sosial termasuk media onlineyang menyorot berbagai kebijakannya. Repotnya media onlineyang tidak berbadan hukum memang tidak mengenal kode etik. Mereka merasa bebas membuat narasi dan konten.
Berkaitan dengan ramainya di medsos, justru Rudy Mas’ud mendapat dukungan dari “bosnya” Menteri ESDM BahlilLahadia, yang juga Ketua Umum DPP Golkar. “Pak Rudy, kalaukita jadi pejabat, ngg viral itu nggak top. Karena kita viral makakita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kitamemitigasi dan menyiasati. Dengan kata lain, harus kita olah-olah sedikit. Kira-kira begitu. Ngga papa, kau Ketua Golkar. Ngga papa. Ngga ada itu mundur-mundur,” ujar Bahlil dalamacara Migas di ICE BSD Tangerang, Rabu (20/5).
Sementara itu, dalam dialog media yang dipandu Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, anggota Dewan Pers M Jazuli yang juga Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers bersama Suhendro Boroma, Wakil Ketua Umum SPS Pusat meminta keberpihakan Pemerintah untuk menjaga kehidupanpers yang sehat.
Menurut Jazuli kebijakan Pemerintah diperlukan untuk menjagamedia berkelanjutan. Selain berpihak, Pemerintah harus menjadiwasit yang adil karena media arus utama tidak bisa berhadapandengan disrupsi digital yang memang tidak bisa dihindarkan. “UU Pers No 40 Tahun 19999 tentang Pers dan KEJ sudahwaktunya direvisi,” tambahnya.
Suhendro meminta Pemerintah bersikap konsisten. Dia menyoroti kebijakan Kepala Badan Komunikasi (Bakom RI) M Qodari yang melibatkan homeless media dalam acara jumpapers Istana.
Saya bilang pers di Kaltim sudah lama tidak sehat jauh sebelumera platfom digital. Meski Kaltim disebut kaya, tapi tak cukupsehat buat menunjang nafas pers. Soalnya sektor yang menopang perekonomian Kaltim itu dari industri migas, batu bara dan sawit. Mereka tak butuh promosi atau iklan karenasudah jelas pasar dan konsumennya. “Jadi boleh dibilang takpernah beriklan di media,” kata saya. Apalagi di era sekarang.
Pers di Kaltim saat ini sangat tergantung dengan kontrak beritaatau halaman dari Pemda dan DPRD. Tapi repotnya itu bisamenjadi alat untuk membungkam kebebasan pers. Kalau persnyakeras maka kontraknya bisa dibatalkan.
Saya juga menyoroti pembangunan IKN yang sudahmenghabiskan dana APBN sekitar Rp147 triliun lebih. Sepertiyang dijelaskan juga oleh Troy Pantouw, Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik & juru Bicara IKN, pembangunan IKN jalan terus. Tak ada pengaruhnya denganterbitnya Keputusan MK No 71 yang menegaskan Jakarta masihsebagai Ibu Kota negara.
Menurut saya, IKN belum banyak berpihak kepada pers daerah. Sebab, pers daerah hampir tak kecipratan dari dana ratusantriliun itu. Hampir tak ada pemasangan iklan atau pariwara daripara kontraktor yang mengerjakan IKN.
Saya berharap Otorita IKN ikut mendorong agar para investor dan kontraktor IKN memberi kontribusi kepada pers daerah. “Perlu juga di sana ada Balai Wartawan di IKN dan kartu liputanIKN,” usul saya.
Tampil juga sebagai pembicara Kepala Kanwil DirektoratJenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo, KetuaHarian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono dan KabidHumas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto.(*)
