Kaltim Pacu Elektrifikasi 45 Desa Terpencil, Internet Hampir Tuntas Hingga Pelosok
Sudutindonesia.info, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong pemerataan layanan dasar hingga ke wilayah terpencil, dengan fokus utama pada percepatan elektrifikasi 45 desa yang masih belum teraliri listrik. Di sisi lain, perluasan akses internet hampir tuntas dengan capaian lebih dari 800 desa telah terkoneksi jaringan digital.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, dari total 841 desa, sebanyak 802 desa sudah terhubung internet hingga akhir 2025. Artinya, hanya tersisa 39 desa yang ditargetkan selesai pada 2026.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa tantangan utama dalam pemerataan internet di sejumlah wilayah bukan lagi pada pembangunan jaringan, melainkan keterbatasan listrik sebagai penopang infrastruktur.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Di sektor kelistrikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat pada awal masa jabatan Gubernur Rudy Mas’ud masih terdapat sekitar 110 desa yang belum menikmati listrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 72 desa setelah 38 desa lebih dulu teraliri listrik.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan pemerintah daerah juga berupaya mempercepat penanganan dengan menggandeng Kementerian ESDM, terutama di tengah keterbatasan fiskal akibat penurunan dana bagi hasil (DBH).
“Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Jika program tersebut berjalan sesuai rencana, jumlah desa yang belum berlistrik di Kalimantan Timur diperkirakan kembali berkurang menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Sebagian besar desa yang belum menikmati listrik berada di kawasan 3T, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, hingga sebagian Paser, dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau serta akses infrastruktur yang terbatas.
Sebagai solusi sementara, pemerintah menghadirkan energi alternatif melalui program pra-PLN, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap, percepatan akses listrik dan internet ini dapat berjalan seiring, sehingga pemerataan layanan dasar benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa dan membuka peluang lebih luas bagi peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, serta layanan publik.(Nita)
