GratisPol Melaju, Syahariah Minta Kampus Percepat Administrasi dan Informasi
Sudutindonesia.info, Samarinda – Program pendidikan gratis GratisPol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan progres signifikan. Puluhan ribu mahasiswa telah merasakan manfaatnya, bahkan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang jauh lebih besar, untuk memperluas jangkauan program pada tahun mendatang.
Di tengah capaian tersebut, sejumlah persoalan teknis masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai berbagai kendala yang muncul perlu menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi perguruan tinggi yang berperan sebagai mitra utama dalam menjalankan program tersebut.
Menurut Syahariah, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar dan bergerak cepat menjalankan program. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat, termasuk kampus, juga dituntut memiliki kecepatan yang sama dalam menyiapkan administrasi maupun menyampaikan informasi kepada mahasiswa.
“Kita tentu mengapresiasi kritik dan masukan dari mahasiswa. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu melihat secara jernih di mana letak persoalan sebenarnya. Jangan sampai program yang sudah disiapkan dengan baik justru tersandung pada hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat pelaksana,” ujarnya.
Data pelaksanaan program menunjukkan lebih dari 63 ribu mahasiswa, telah menerima manfaat GratisPol dengan total penyaluran mencapai Rp288,5 miliar. Sementara untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun agar lebih banyak mahasiswa dapat terakomodasi.
Di sisi lain, Syahariah menyoroti masih adanya dana sekitar Rp2,1 miliar yang tidak terserap karena sebagian mahasiswa tidak melakukan pendaftaran. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting yang perlu dicermati semua pihak.
“Kadang kita terlalu fokus membahas anggaran yang belum cair, tetapi lupa bertanya mengapa ada anggaran yang sudah tersedia justru tidak sempat diakses. Ini menjadi pengingat bahwa informasi ternyata tidak selalu bergerak secepat pemberitaan yang beredar di media sosial,” katanya.
Politisi perempuan tersebut juga menyinggung polemik penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat memunculkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Ia menilai kampus semestinya menjadi sumber informasi utama, yang mampu memberikan kejelasan kepada mahasiswa ketika muncul kebijakan baru.
“Mahasiswa datang ke kampus untuk mendapatkan pendidikan dan kepastian layanan. Karena itu, ketika muncul kebijakan baru, kemampuan menerjemahkan regulasi menjadi informasi yang mudah dipahami menjadi sangat penting. Jangan sampai mahasiswa lebih cepat mengetahui informasi dari grup percakapan dibandingkan dari institusinya sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Syahariah juga menyoroti kasus mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos program, namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pentingnya proses verifikasi yang dilakukan secara cermat sejak awal.
“Aturan itu sebenarnya tidak lahir kemarin sore. Karena itu semakin awal dilakukan penyaringan dan penjelasan, semakin kecil pula potensi munculnya kekecewaan di kemudian hari. Harapan mahasiswa adalah sesuatu yang perlu dijaga, jangan sampai tumbuh terlalu tinggi sebelum seluruh syarat benar-benar dipastikan,” ujarnya.
Persoalan syarat domisili yang sempat menjadi perbincangan juga dinilai sebagai gambaran, masih perlunya peningkatan kualitas sosialisasi program kepada masyarakat.
“Sering kali yang dipersoalkan adalah hasil akhirnya, padahal persoalannya berada di tahap awal, yakni pemahaman terhadap syarat dan ketentuan. Mungkin kita perlu memastikan bahwa informasi penting tidak hanya diumumkan, tetapi juga benar-benar dipahami,” tuturnya.
Meski sejumlah dinamika masih terjadi, Syahariah menegaskan bahwa fokus utama tidak boleh bergeser dari tujuan besar GratisPol, yakni memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Menurutnya, program yang masih tergolong baru tersebut telah memberikan dampak nyata bagi puluhan ribu mahasiswa. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan koordinasi dan evaluasi bersama, bukan saling menyalahkan.
“Program ini masih sangat muda, tetapi capaian manfaatnya sudah sangat besar. Yang diperlukan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kesediaan semua pihak untuk mengevaluasi diri. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran, mahasiswa sudah menunjukkan antusiasme, sehingga tentu akan lebih baik apabila seluruh ekosistem pendidikan dapat bergerak dengan ritme yang sama,” pungkasnya. (Nita)
