Pendapatan Kukar Tertekan, Ketergantungan pada Dana Bagi Hasil Jadi Sorotan
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana bagi hasil, khususnya dari sektor minyak, gas, dan batubara. Hal ini menjadi sorotan utama dalam evaluasi keuangan daerah tahun anggaran 2024.
Bupati Kukar menyampaikan bahwa struktur pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil, serta sumber pendapatan lain yang sah. Dari ketiganya, kontribusi terbesar masih didominasi oleh dana bagi hasil.
“Memang ketergantungan kita terhadap dana bagi hasil itu sangat tinggi. Komponen terbesar berasal dari minyak, gas, dan batubara,” ujarnya.
Namun, situasi pasar global yang kurang bersahabat, termasuk penurunan harga batubara, turut berdampak pada realisasi pendapatan daerah. Ia menjelaskan bahwa beberapa perusahaan yang telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bahkan mulai menurunkan produksinya.
“Kalau produksinya turun, otomatis royalti yang diterima melalui dana bagi hasil juga menurun. Ini jelas akan berpengaruh pada pendapatan daerah kita,” tambahnya.
Meski PAD terus diupayakan meningkat, angka yang dicapai hingga kini masih belum cukup signifikan. Bupati mengakui hal ini sebagai pekerjaan rumah yang terus dikejar, mengingat ketergantungan pada sektor ekstraktif tidak bisa menjadi andalan jangka panjang.
“Pendapatan asli daerah kita memang masih rendah karena ketergantungan terhadap dana bagi hasil yang sangat tinggi,” tegasnya.
Sebagai upaya konkret, Pemkab Kukar mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar untuk menggunakan kendaraan berpelat nomor Kukar serta memastikan dokumen penggunaan bahan bakar (DO) tercatat atas nama daerah.
“Dua hal ini saja sudah cukup berdampak besar terhadap pendapatan kita dari dana bagi hasil,” jelasnya.
Menghadapi situasi ini, Pemkab Kukar mulai melirik penguatan sektor non-ekstraktif sebagai pilar ekonomi alternatif. Sektor seperti pariwisata, pertanian, UMKM, dan koperasi mulai difokuskan untuk dikembangkan.
“Kita tetap menginisiasi sektor-sektor non-ekstraktif. Pariwisata, UMKM, dan pertanian akan kita galakkan,” tuturnya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah dan panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi Kukar, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor tambang yang cenderung fluktuatif.(Anita R)
