Seragam Gratispol Disambut Positif, Siswa Akui Nyaman Dipakai dan Ringankan Beban Orang Tua
Sudutindonesia.info, Samarinda – Program bantuan seragam sekolah gratis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh ribuan siswa SMA, SMK, dan SLB di berbagai daerah. Tidak sekadar membantu perlengkapan sekolah, program Gratispol juga disebut mampu meringankan pengeluaran orang tua, saat memasuki tahun ajaran baru.
Melalui anggaran APBD Kaltim 2025 sebesar Rp65 miliar, pemerintah menyalurkan sekitar 65 ribu paket perlengkapan sekolah bagi siswa baru kelas 10 di 10 kabupaten dan kota. Paket bantuan itu terdiri dari seragam putih abu-abu, hijab bagi siswi muslimah, tas sekolah, sepatu, topi, dasi, sabuk hingga kaos kaki.
Penyaluran dilakukan bertahap hingga akhir Desember 2025, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bekerja sama dengan sekolah-sekolah.
Di lapangan, mayoritas siswa mengaku puas dengan kualitas perlengkapan yang diterima. Selain nyaman digunakan, bantuan tersebut dinilai sangat membantu kebutuhan sekolah sehari-hari.
Siswi SMAN 16 Samarinda, Maliqa Nuur Shafa Sufiana, mengatakan proses pendataan ukuran dilakukan langsung oleh sekolah sejak awal masuk dan berjalan cukup mudah.
“Menurut saya pendataannya tidak terlalu ribet. Pas masuk sekolah langsung didata ukurannya sama pihak sekolah,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Ia menerima perlengkapan lengkap mulai dari seragam, jilbab, tas hingga sepatu. Menurutnya, kualitas bahan seragam terasa nyaman digunakan selama aktivitas belajar di sekolah.
“Bajunya lebih adem dipakai dibanding yang saya punya,” katanya.
Maliqa sempat menerima seragam dengan model lengan pendek yang tidak sesuai kebutuhan. Namun persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme penukaran yang difasilitasi sekolah.
“Awalnya dapat lengan pendek, terus ibu saya minta ditukarkan. Beberapa minggu kemudian diganti jadi lengan panjang,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan siswa SMAN 16 Samarinda lainnya, Christian Naek Hamonangan Tambun. Meski ukuran sepatu yang diterimanya terasa sedikit lebih besar, ia tetap menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat.
“Barang-barangnya sangat berguna. Baju dan celananya adem dipakai, tasnya ringan, sepatunya juga nyaman,” ujarnya.
Christian memilih menukar sepatu dengan milik temannya yang mengalami kondisi sebaliknya, sehingga keduanya tetap bisa menggunakan bantuan tersebut dengan nyaman.
Sementara itu, siswa lainnya, Rachmad Irfan Zaini, mengaku kualitas perlengkapan sekolah yang diterima berada di luar ekspektasinya.
“Kualitasnya bagus banget. Bahannya bagus, sepatunya juga enak dipakai,” katanya.
Meski sebelumnya telah membeli perlengkapan sekolah secara mandiri, ia tetap menggunakan tas dan sepatu bantuan Gratispol untuk aktivitas sekolah sehari-hari.
Apresiasi serupa datang dari siswa SMAN 14 Samarinda, Satria Jibril Surya Susanto. Ia mengatakan seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih digunakan hingga sekarang.
“Seragamnya adem, sepatunya juga bagus. Ini yang saya pakai sekarang masih bagus,” ujarnya.
Menurut Satria, orang tuanya merasa cukup terbantu karena biaya perlengkapan sekolah menjadi lebih ringan. “Orang tua senang karena saya dapat tas, sepatu, sama seragam gratis,” katanya.
Di sisi lain, Disdikbud Kaltim memastikan pelaksanaan program Gratispol berjalan sesuai target. Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus PPTK Disdikbud Kaltim, Priangga, menyebut pemerintah sejak awal memprioritaskan kualitas produk agar benar-benar nyaman dipakai siswa.
“Kami sangat mengutamakan kualitas produk karena harapan Pak Gubernur barang ini benar-benar terasa seperti hadiah bagi siswa,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh produk telah melalui pengujian laboratorium Kementerian Perdagangan, termasuk bahan konveksi di Bandung serta tas dan sepatu di Tanggulangin, Jawa Timur.
Pendataan ukuran dilakukan sekolah menggunakan size chart, yang telah disosialisasikan sebelumnya. Data tersebut kemudian diinput ke sistem Disdikbud sebelum diproses penyedia.
Priangga mengakui masih ditemukan sejumlah kecil kasus barang tertukar maupun ukuran yang kurang sesuai. Namun jumlahnya sangat minim dibanding total paket bantuan yang dibagikan.
“Dari sekitar 60 ribu paket, jumlah retur tidak sampai 100 dan semuanya sudah diselesaikan,” jelasnya.
Sebagai bentuk layanan purna jual, Disdikbud juga menyiapkan masa garansi selama tiga bulan untuk penggantian barang apabila ditemukan kerusakan, kekurangan isi paket, maupun ukuran yang tidak sesuai.
“Kalau ada kekecilan, kancing lepas, atau isi kemasan tertukar, semua bisa diganti. Itu bagian dari layanan garansi,” katanya.
Ia juga meluruskan informasi terkait angka Rp1 juta yang selama ini beredar di masyarakat. Menurutnya, angka tersebut merupakan pagu anggaran per paket, bukan harga akhir barang yang dibelanjakan pemerintah.
“Rp1 juta itu pagu anggaran. HPS yang kami susun pasti di bawah pagu dan penyedia menawar lagi di bawah HPS. Jadi bukan berarti harga barang per paket tepat Rp1 juta,” jelasnya.
Terkait proses produksi di luar Kaltim, Priangga mengatakan hal itu dilakukan karena belum tersedia pabrik konveksi berskala besar di daerah, yang mampu memproduksi puluhan ribu paket dalam waktu singkat.
“Di Kaltim belum ada pabrik dengan kapasitas sebesar itu. Waktu produksi juga hanya sekitar dua bulan, jadi memang membutuhkan perusahaan dengan mesin, SDM, dan tempat produksi yang besar,” pungkasnya.(Nita)
