Ancaman Defisit Rp950 Miliar, Bupati Kukar Desak OPD Efisien dan Dongkrak PAD
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara — Realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Semester I 2025 masih jauh dari target, dengan capaian hanya sekitar 30 persen. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) yang digelar Selasa (22/7/2025), Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyoroti potensi defisit hingga Rp950 miliar, sekaligus mendorong efisiensi belanja, percepatan kinerja OPD, dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dipimpin langsung oleh Bupati Aulia Rahman Basri, rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, Kepala BPS Kukar, jajaran kepala OPD, para camat, serta perwakilan instansi vertikal.
RAKORDAL menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan, meninjau realisasi anggaran, dan menyusun strategi pelaksanaan Semester II serta RKPD Tahun 2025.
Dalam laporan pembuka, Sekda Kukar menyoroti ketidakhadiran sejumlah OPD yang dianggap mengabaikan pentingnya forum evaluasi tersebut. OPD seperti Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat absen tanpa keterangan jelas.
“Kami mulai mencatat siapa yang hadir dan tidak hadir. Ini akan menjadi bahan evaluasi, terutama saat kegiatan yang melibatkan DPRD atau lintas sektor,” tegas Sunggono.
Sementara itu, Kepala BPS Kukar melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I 2025 hanya mencapai 2,17 persen. Angka tersebut jauh menurun dibanding capaian triwulan I 2024 yang sebesar 8,04 persen, bahkan mengalami kontraksi -3,13 persen dibanding triwulan IV tahun sebelumnya.
“Struktur ekonomi Kukar masih sangat bergantung pada sektor primer, khususnya pertambangan dan pertanian, yang menyumbang hingga 77,04 persen,” jelasnya.
Secara peringkat, Kukar kini berada di posisi keenam dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Dalam arahannya, Bupati Aulia mengakui lambatnya realisasi anggaran dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta gangguan kegiatan pemerintahan di awal tahun.
“Kita harus jujur. Saat ini, kita menghadapi potensi defisit hingga Rp950 miliar. Tapi saya pastikan, belanja publik dan janji politik tetap akan berjalan,” tegasnya.
Aulia meminta seluruh OPD segera menyesuaikan rencana belanja dengan asumsi pendapatan terbaru. Ia juga menekankan pentingnya penghematan yang selektif, tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Langkah penghematan harus berdampak dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan fiskal, Bupati menekankan perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah. Ia menyoroti tiga sumber utama yang akan digenjot, retribusi daerah, pendapatan bagi hasil, dan potensi baru dari sektor lainnya.
“Orang harus datang ke Kukar, dan barang dari Kukar harus bisa keluar,” ujarnya, menandaskan strategi ekspansi sektor pariwisata dan penguatan ekspor komoditas lokal.
Ia menargetkan PAD Kukar kembali tembus di atas Rp1 triliun, setelah sempat turun drastis menjadi sekitar Rp500 miliar.
Bupati juga meminta agar OPD menyusun prioritas program berbasis tagging kebijakan, seperti program dedikasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengendalian inflasi, bantuan sosial, hibah, dan pokok-pokok pikiran DPRD.
“Bentuk tim pengendalian dan evaluasi yang solid dan profesional. Kita harus pastikan capaian Perjanjian Kinerja 2025 tidak hanya tertulis, tapi benar-benar tercapai,” serunya.
Selain itu, ia meminta Sekda menyusun skema reward and punishment berbasis kinerja yang terhubung langsung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Yang capai target harus diberi penghargaan. Yang gagal, harus diberi sanksi. Kita butuh budaya kinerja yang sehat dan objektif,” tegasnya.
RAKORDAL Semester I 2025 ditutup dengan harapan agar seluruh jajaran Pemkab Kukar bersinergi memperbaiki kinerja serta mengakselerasi pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi dan komitmen penuh dari seluruh OPD adalah kunci agar RKPD 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(Anita R)
