Beranda » DAERAH » Forum Budaya Kukar, Langkah Nyata Menjadikan Warisan Sebagai Arah Pembangunan Daerah

Forum Budaya Kukar, Langkah Nyata Menjadikan Warisan Sebagai Arah Pembangunan Daerah

Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara — Dalam upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan, Direktorat Kerja Sama Kebudayaan bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Diskusi Budaya: “Membangun Sinergi Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Lokal Kutai Kartanegara sebagai Serambi Ibu Kota”, Senin (27/10/2025), di Balai Agung Panca Persada, Kompleks Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Jalan Monumen Timur, Tenggarong, Kalimantan Timur.

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi tantangan, peluang, dan merumuskan strategi penguatan OPK lokal sebagai bagian penting dari pembangunan kebudayaan di Kutai Kartanegara.

Forum yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, daerah, Kesultanan, dan komunitas budaya itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pelindungan budaya lokal, regenerasi maestro, hingga peningkatan visibilitas budaya di ruang publik.

Dari hasil diskusi, forum merumuskan beberapa poin penting, antara lain:

1. Peluang dan potensi budaya lokal yang dapat dioptimalkan, termasuk keberadaan Pekan Kebudayaan Daerah dan agenda budaya tahunan seperti Upacara Adat Erau serta berbagai ritual tradisional lainnya.

2. Dukungan eksternal melalui program fasilitasi pemerintah pusat, seperti Platform Indonesiana, yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas kolaborasi dan pendanaan.

3. Fondasi budaya Kukar yang kuat, baik dalam bentuk warisan benda (artefak) maupun takbenda seperti silsilah, tradisi lisan, dan tata nilai Kesultanan Kutai.

Namun, forum juga menyoroti beberapa tantangan, seperti minimnya SDM kebudayaan, keterbatasan sarana, belum sinkronnya regulasi dan anggaran, serta lemahnya komitmen politik untuk menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, peserta forum menyepakati tiga langkah strategis, yaitu:

1. Penyusunan peta jalan (roadmap) dan blueprint pemajuan kebudayaan Kutai Kartanegara secara partisipatif dan terukur.

2. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) budaya untuk mengawal hasil rekomendasi serta menjadi mitra kritis pemerintah.

3. Sosialisasi fasilitasi kebudayaan, agar pelaku budaya lebih memahami mekanisme akses program pendanaan nasional.

Ketua Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kaltim, Titit Lestari, menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan generasi muda.

“BPK memiliki kewajiban untuk mengajak anak muda turut melestarikan kebudayaan. Kita harus cintai budaya sendiri agar pemajuan kebudayaan bisa terlaksana di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPK XIV telah menyiapkan berbagai kegiatan melibatkan anak muda, seperti pemutaran film budaya, diskusi publik, jelajah budaya, hingga rally budaya yang akan digelar di Kukar.

“Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kami ingin mengenalkan budaya kepada generasi muda agar mereka mencintai dan mengekspresikannya sesuai konteks kekinian,” tambah Titit Lestari.

Menurutnya, perhatian Pemkab Kukar terhadap pelestarian budaya sudah sangat baik. Hingga 2025, tercatat 26 warisan budaya takbenda (WBTB) berasal dari Kutai Kartanegara, lebih dari 30 persen dari total WBTB di Kalimantan Timur.

Sementara itu, Kabid Kebudayaan Disdikbud Kukar, Puji Utomo, menilai salah satu kelemahan terbesar dalam pengembangan kebudayaan daerah adalah minimnya data dan portofolio pelaku budaya.

“Banyak pelaku budaya belum memiliki dokumentasi yang lengkap. Ini menjadi kendala besar, terutama saat mengakses program fasilitasi dari pusat,” jelasnya.

Ia memastikan, Disdikbud Kukar bersama BPK Wilayah XIV akan melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis agar komunitas budaya lebih siap berpartisipasi dalam program nasional.

“Kami akan membantu membina dan menyosialisasikan syarat-syarat pengajuan proposal agar pelaku budaya di Kukar lebih mandiri dan terhubung dengan jaringan nasional,” tegas Puji.

Forum ini menjadi tonggak awal, guna penguatan budaya lokal menuju Kutai Kartanegara sebagai Serambi Ibu Kota Budaya, daerah yang tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan karakter kebangsaan yang berkelanjutan. (Anita R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *