Kukar Tunjukkan Model Pembinaan BUMD Efisien Tanpa Ketergantungan Modal Tambahan
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara — Suasana hangat mewarnai kunjungan kerja rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kabupaten Luwu Timur ke Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (24/10/2025). Mewakili Bupati Kukar, Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono menerima kunjungan tersebut di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, sekaligus berbagi pengalaman pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mandiri, transparan, dan berbasis kinerja.
Dalam sambutannya, Sekda Kukar Sunggono menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran DPRD Luwu Timur yang tengah melakukan kaji banding terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal daerah.
“Selamat datang di tanah Kutai, Bumi Etam. Semoga kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi dan saling belajar antar daerah,” ujar Sunggono membuka pertemuan.
Sunggono juga sempat mencairkan suasana dengan guyonan khasnya. Ia menyebut mitos lokal bahwa siapa pun yang sudah meminum air Sungai Mahakam, suatu saat akan kembali ke Kukar.
“Kalau ingin balik lagi, jangan lupa minum air Mahakam,” katanya disambut tawa peserta.
Namun, di balik suasana santai, diskusi berkembang serius ketika membahas mekanisme penyertaan modal dan kinerja BUMD. Sunggono menegaskan, besaran penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan kinerja organisasi agar ada ukuran yang adil dan terukur.
“Saran saya, nanti di dalam perda disebutkan bahwa nilai penyertaan modal akan disesuaikan dengan kinerja. Karena prinsipnya, anggaran kita berbasis kinerja. Berapa besar dana yang diberikan, harus sebanding dengan kontribusi dan hasil yang bisa diberikan kepada daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan praktik yang diterapkan Pemkab Kukar, di mana setiap direktur BUMD memiliki perjanjian kinerja dengan kepala daerah. Dalam perjanjian itu, target pendapatan dan dividen harus jelas dan bisa dievaluasi setiap tahun.
“Misalnya direktur mengatakan, tahun depan kami bisa tingkatkan dividen sekian persen asal difasilitasi kebutuhan operasional tertentu. Kalau targetnya tercapai, kita penuhi. Tapi kalau tidak, ya tidak ada tambahan modal,” ujarnya.
Menurut Sunggono, mekanisme tersebut efektif menumbuhkan rasa tanggung jawab dan transparansi antara eksekutif dan direksi BUMD. Ia juga menegaskan bahwa tidak semua dukungan harus berbentuk uang, sebab koordinasi dan fasilitasi antarperusahaan daerah juga menjadi bagian dari strategi penguatan modal.
“Kadang saya minta PDAM bantu sementara ke BUMD lain yang sedang kekurangan dana operasional. Pinjam dulu internal, enggak perlu ke bank. Jadi, hubungan antarlembaga daerah ini bisa saling menopang tanpa selalu menunggu bantuan pemerintah,” tutur Sunggono.
Dalam kesempatan itu, ia juga menceritakan pengalaman bagaimana Pemkab Kukar membangun kepercayaan dengan perusahaan daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah bukan semata pada pemberian dana, tetapi membangun sistem yang adil dan terbuka.
“Ada perusahaan yang sempat kesulitan bayar gaji dan punya utang pajak ratusan juta. Tapi kami tidak langsung bantu uang. Kami bantu dengan membangun kepercayaan dulu. Karena kalau trust sudah terbentuk, bantuan modal akan lebih bermanfaat dan tidak disalahgunakan,” katanya menegaskan.
Sunggono menambahkan, laporan keuangan seluruh BUMD di Kukar kini diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap semester mereka lapor. Kalau ada temuan, langsung kita tindaklanjuti bersama. Transparansi itu wajib,” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal tim verifikasi eksekutif yang bertugas menelaah kelayakan dan kinerja perusahaan daerah sebelum keputusan modal diberikan. Meski tak diatur secara eksplisit dalam regulasi nasional, tim ini dibentuk atas dasar kebutuhan daerah untuk memastikan BUMD bekerja secara efisien.
“Di awal-awal saya bahkan turun langsung ke lapangan, datang ke kantor BUMD tanpa seremoni. Saya ingin lihat data, ingin belajar, supaya kebijakan kita berbasis bukti, bukan asumsi,” ucapnya.
Menutup penjelasannya, Sunggono mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMD bukan hanya soal mendapatkan “ikan besar”, tetapi juga tentang bagaimana membangun sistem yang sehat.
“Kalau mau dapat ikan besar, tidak harus pakai pancingan. Di Kukar, tanpa umpan pun bisa dapat ikan. Artinya, kinerja dan niat baik lebih penting dari pada sekadar modal besar,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Diskusi antara Pemkab Kukar dan DPRD Luwu Timur berlangsung lebih dari satu jam dengan suasana akrab dan interaktif. Sunggono berharap, hasil kunjungan tersebut bisa menjadi bahan inspirasi bagi kedua daerah dalam memperkuat tata kelola BUMD dan membangun ekosistem ekonomi daerah yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.
“Intinya bukan seberapa besar modalnya, tapi seberapa kuat integritas dan kinerja kita menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Sunggono.(Anita R)
