Penghasilan Plasma Sawit di Kukar Jomplang, Ada yang Rp700 Ribu hingga Rp16 Juta
Sudutindonesia.info, Kutai Kartanegara – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terkait kewajiban plasma perusahaan sawit mengungkap fakta menarik soal penghasilan masyarakat penerima kebun plasma.
Nilainya ternyata sangat bervariasi. Ada warga yang hanya menerima sekitar Rp700 ribu per bulan, namun ada pula yang bisa memperoleh hingga Rp16 juta dalam tiga bulan.
Perbedaan itu mencuat dalam RDP bersama perusahaan perkebunan, Dinas Perkebunan Kukar, serta sejumlah kepala desa, Senin (11/5/2026).
Kepala Bidang (Kabid) Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kukar, Samsiar, menjelaskan bahwa besaran hasil plasma masyarakat memang tidak bisa disamaratakan.
“Karena luas lahan masyarakat berbeda-beda. Ada yang punya dua hektare, ada juga yang cuma setengah hektare,” ujarnya.
Ia menerangkan, hasil plasma yang diterima warga merupakan pendapatan bersih setelah dipotong berbagai biaya, mulai dari pembangunan kebun, operasional, hingga fee (Biaya) pengelolaan perusahaan.
Dalam rapat tersebut, salah satu kepala desa menyebut ada warga yang menerima hasil plasma mencapai Rp16 juta per tiga bulan. “Kalau kita rata-rata sekitar Rp5 juta lebih per bulan,” kata Samsiar.
Namun di wilayah lain, ada pula warga yang hanya menerima sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari luas lahan plasma, kondisi geografis, hingga biaya operasional kebun.
Ia menjelaskan, biaya pembangunan kebun sawit di lahan rawa tentu jauh lebih besar dibanding lahan datar atau mineral. Saat ini, biaya pembangunan kebun bahkan bisa mencapai Rp55 juta hingga Rp100 juta per hektare.
“Kalau kebunnya di rawa tentu biaya lebih besar. Itu mempengaruhi hasil bersih yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pola pengelolaan juga mempengaruhi pendapatan plasma. Pada kebun plasma perusahaan, hampir seluruh pekerjaan operasional dilakukan tenaga kerja upahan, sehingga biaya produksi lebih tinggi dibanding kebun mandiri milik warga.
“Kalau petani mandiri banyak yang dikerjakan sendiri, jadi biaya operasional lebih kecil,” tambahnya.
Meski demikian, Dinas Perkebunan Kukar mengaku belum pernah menghitung total keuntungan plasma sawit secara keseluruhan di Kukar. Menurut Samsiar, data keuntungan plasma umumnya masih dikelola masing-masing koperasi dan perusahaan, lalu dilaporkan dalam rapat anggota tahunan (RAT).
“Kalau laporan di perusahaan dan koperasi itu ada, tapi secara global belum pernah ditotal,” pungkasnya.(Usi)
