Pemkab Kukar Dorong Sinergi Lindungi Hutan dari Pembalakan Liar
Sudutindonesia.info, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya menjaga kelestarian kawasan hutan melalui kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Sunggono menjelaskan bahwa Kutai Kartanegara memiliki kawasan hutan luas yang menyimpan potensi besar dari sisi ekologi maupun ekonomi. Namun, potensi ini diiringi tantangan serius yang membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan hutan.
“Ia menambahkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah hutan yang luas dengan potensi besar, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan berat yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar hutan,” ujar Sunggono.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi termasuk aktivitas pembalakan liar, perambahan, dan konflik pemanfaatan lahan yang tumpang tindih antara kawasan hutan dan permukiman masyarakat.
“Kondisi kawasan hutan di Kukar menghadapi berbagai tantangan, seperti pembalakan liar, perambahan, serta konflik pemanfaatan lahan yang tumpang tindih,” jelasnya.
Sunggono menekankan bahwa aktivitas ilegal tersebut tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga potensi ekonomi daerah yang seharusnya dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Satgas PKH agar pengamanan dan penataan hutan berjalan efektif.
“Upaya menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kesadaran dan keterlibatan semua pihak,” ungkapnya tegas.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mendorong warga sekitar hutan mengikuti program ekonomi produktif yang ramah lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hasil hutan non-kayu, dan wisata alam.
“Ketika masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari menjaga hutan, mereka akan menjadi pelindung pertama kawasan tersebut,” imbuh Sunggono.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan pola pengelolaan hutan yang menekan praktik ilegal sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan.
Rapat koordinasi bersama Satgas PKH menjadi langkah awal serangkaian upaya Pemkab Kukar memperkuat pengawasan hutan, memperjelas batas kawasan, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan demi masa depan generasi mendatang.(Adv/DLHK KUKAR)
